ATR/BPN Tegas, Sertifikat Swasta Bisa Dicabut Jika Melanggar

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan konflik agraria di Indonesia. Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah melakukan penertiban terhadap lahan milik pihak swasta yang terbukti menimbulkan sengketa atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap perusahaan swasta apabila ditemukan pelanggaran dalam penguasaan maupun pemanfaatan lahan. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui pencabutan izin maupun sertifikat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kalau yang benturan dengan swasta relatif gampang kita selesaikan. Kita panggil swastanya. Kalau tidak [sesuai aturan], izinnya kita cabut," ujar Nusron dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (12/8/2026).

Menurut Nusron, langkah penyelesaian konflik agraria harus diawali dengan pemetaan dan identifikasi status tanah. Pemerintah perlu mengetahui secara jelas status serta pihak yang memiliki atau menguasai aset sebelum menentukan mekanisme penyelesaian yang tepat.

Pemetaan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Reforma Agraria sekaligus upaya pemerintah mengurai berbagai konflik pertanahan yang masih terjadi di sejumlah daerah.

Tiga Kategori Konflik Agraria

Nusron menjelaskan, potensi konflik pertanahan dan pelaksanaan Reforma Agraria secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Masing-masing kategori memiliki karakteristik dan mekanisme penyelesaian yang berbeda.

Kategori pertama adalah konflik pertanahan yang berkaitan dengan kawasan hutan. Persoalan ini memiliki tingkat kompleksitas tersendiri karena status kawasan hutan memiliki aturan dan mekanisme pengelolaan khusus.

Kategori kedua adalah sengketa yang melibatkan aset atau lahan milik pihak swasta. Untuk kategori ini, pemerintah memiliki ruang penanganan yang relatif lebih sederhana apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan pertanahan maupun perizinan.

Sementara kategori ketiga adalah konflik yang bersinggungan dengan aset negara, termasuk aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta aset yang berkaitan dengan TNI dan Polri.

Ketiga kategori tersebut membutuhkan pendekatan yang berbeda karena masing-masing memiliki aspek hukum, administrasi, dan kepemilikan yang tidak sama. Karena itu, identifikasi status tanah menjadi langkah awal sebelum pemerintah menentukan tindakan penyelesaian.

Sengketa Aset Negara Memiliki Kompleksitas Hukum

Nusron mengatakan penyelesaian konflik yang melibatkan aset negara maupun aset BUMN memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan sengketa dengan pihak swasta.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi juga menyangkut ketentuan mengenai pengelolaan aset negara dan hukum keuangan negara.

"Menjadi masalah kalau itu adalah klaim dengan aset BUMN maupun aset milik negara, TNI, Polri. Karena itu ada komplikasi hukum. Ada hukum keuangan negara dan sebagainya. Kalau kita lepas, maka itu akan menjadi isu korupsi," tambahnya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait aset negara. Pelepasan, pengalihan, atau perubahan status aset harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

Oleh sebab itu, penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan aset negara membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Puluhan Ribu Desa Berada di Kawasan Hutan

Selain konflik yang melibatkan aset negara dan pihak swasta, persoalan agraria juga berkaitan erat dengan keberadaan permukiman dan aktivitas masyarakat di kawasan hutan.

Kementerian ATR/BPN mengungkapkan masih terdapat 25.468 desa di Indonesia yang berada di dalam zonasi kawasan hutan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik agraria apabila status lahan dan kebutuhan masyarakat tidak segera mendapatkan penyelesaian yang jelas.

Keberadaan desa di dalam kawasan hutan menjadi salah satu tantangan dalam penataan pertanahan nasional. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan kepastian atas tempat tinggal dan lahan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, status kawasan hutan memiliki ketentuan khusus yang harus dipenuhi.

Karena itu, penyelesaian persoalan tanah yang berada di kawasan hutan tidak dapat dilakukan hanya melalui mekanisme pertanahan biasa. Diperlukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terhadap kawasan hutan.

Pelepasan Kawasan Hutan Jadi Syarat Penanganan

Nusron menjelaskan, penyelesaian lahan yang berada di dalam kawasan hutan harus mengikuti mekanisme resmi pelepasan status kawasan hutan terlebih dahulu. Proses tersebut melibatkan Kementerian Kehutanan sebagai pihak yang memiliki kewenangan terkait status kawasan hutan.

"Kalau dengan hutan, ya nanti harus dilepaskan hutannya," pungkasnya.

Mekanisme tersebut menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian mengenai status lahan sebelum proses pertanahan dapat dilanjutkan. Dengan adanya kejelasan status kawasan, pemerintah dapat menentukan langkah berikutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penanganan konflik agraria yang melibatkan kawasan hutan juga membutuhkan koordinasi yang cermat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Pemerintah perlu memastikan kepentingan masyarakat, aspek perlindungan kawasan hutan, serta kepastian hukum pertanahan dapat berjalan secara seimbang.

Dorong Kepastian Hukum Pertanahan

Penataan dan penertiban legalitas pertanahan menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi potensi konflik agraria di Indonesia. Kejelasan status tanah dapat membantu pemerintah menentukan pihak yang memiliki hak serta kewajiban atas suatu lahan.

Bagi masyarakat, kepastian status tanah dapat mengurangi risiko sengketa dan memberikan perlindungan hukum atas lahan yang dikuasai secara sah. Sementara bagi dunia usaha, kepastian hukum pertanahan menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan investasi jangka panjang.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses penertiban terhadap lahan swasta dilakukan berdasarkan data dan ketentuan hukum yang jelas. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan administratif seperti pencabutan izin maupun sertifikat dapat ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, konflik yang melibatkan aset negara, BUMN, TNI, Polri, maupun kawasan hutan memerlukan penanganan lebih kompleks karena terdapat aturan sektoral yang saling berkaitan.

Melalui pemetaan status tanah, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta penertiban legalitas pertanahan, pemerintah berharap penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan secara lebih terarah. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang lebih aman di Indonesia.